(Makalah ini disampaikan pada kegiatan Yustisial PA Bitung tanggal 11 Juni 2012) Pengertian Reconventie (Belanda); Reconvention (Inggris) dalam kamus hukum berarti Gugatan balasan. Yaitu dalam halnya seseorang mendapat gugatan, ia pun berhak memasukkan atau gugatan balasan atau gugatan melawan. Dasar Hukum Pasal 132 huruf a dan b HIR/Pasal 157 dan 158 Rbg dan Rv 244-247 Syarat formal rekonpensi:  Rekonpensi diajukan bersama-sama dalam tahap jawab-menjawab sebelum tahap pembuktian;  Rekonpensi diajukan terhadap Penggugat inpersona (Penggugat pribadi) ;  Rekonpensi hanya mengenai sengketa kebendaan, kecuali sengketa yang diatur dalam hukum keluarga;  Rekonpensi tidak boleh diajukan dalam perkara perlawanan atas pelaksaan putusan;  Rekonpensi tidak boleh diajukan dalam tingkat banding;  Rekonpensi harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;  Pokok gugatan rekonpensi harus memiliki kaitan erat dengan gugatan pokok konpensi; Syarat materil rekonpensi :  Rekonpensi harus memuat alasan yang dibenarkan menurut hukum; Formulasi gugat rekonpensi sama halnya dengan konpensi (Yahya Harahap) Perubahan rekonpensi :  Perubahan rekonpensi dapat dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat rekonpensi;  Perubahan rekonpensi dapat dilakukan setelah ada jawaban dari Tergugat rekonpensi jika Tergugat rekonpensi menyetujui perubahan tersebut;  Majelis dapat memberikan petunjuk atas kekurangan gugatan rekonpensi yang memerlukan perbaikan;  Perubahan rekonpensi tidak boleh mengenai kejadian materil, menambah petitum; Ketentuan untuk kemungkinan mengajukan gugatan rekonpensi : 1. Pihak penggugat rekonpensi adalah pihak yang berwenang untuk bertindak dalam dalam hukum 2. Para pihaknya sama. Larangan Batasan atau larangan dalam mengajukan rekonpensi atau gugatan balik [Ps. 132a (1) HIR dan 157 RBg] : 1. Penggugat dalam kualitas berbeda, yaitu jika Penggugat dalam gugat asal (konpensi) mengenai sifat, sedangkan gugat balasan itu mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya. Ex. P dalam Konpensi sbg Pimpinan perusahaan, dan dalam Rekonpensi sbg pribadi P) 2. Pengadilan yang mengadili konpensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonpensi. Ex. P menggugat cerai T suamix, T gugat balik P untu bayar utang (utang-piutang kew. PN) 3. Dalam perkara perselisihan yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan. Ex. Hakim perintahkan T laksanakan putusan (menyerahkan sawah ke P), T gugat balik P membayar utang pd pihak ke tiga. Gugat balik ini ditolak krn sudah diputus tinggal dilaksanakan). Pembatasan waktu mengajukan syarat gugat rekonveksi Peraturan HIR psl 132 ( b) : harus diajukan bersama sama dengan surat jawaban  Praktek Pengadilan : bahwa sebelum surat pembuktian masih dimungkinkan mengajukann gugat rekonpensi selama belum diadakan pembuktian (Buku II/Put MA No. 239 K/Sip/1968.  Menurut Yahya adiwinata : hal itu diserahkan kepada hakimnya saja. Literatur lainnya  Hanya boleh dalam tingkat pertama  Harus bersama sama dengan gugat asal Keuntungan gugat rekonpensi : 1. Menghemat ongkos perkara 2. Mempermudah pemeriksaan 3. Mempercepat penyelesaian sengketa 4. Menghindarkan putusan yang saling bertentangan Apa saja /perkara apa yang bisa direkonpensi?  Perkara yang dapat dikumulasi secara objektif dengan ketentuan Kaidah, gugatan rekonpensi hanya mengenai sengketa kebendaan kecuali sengketa yang diatur dalam hukum keluarga Ex. Ps. 86 UU No 7 tahun 1989 Ayat (1) : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan Harta Bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah keputusan perceraian menperoleh kekuatan hukum tetap Diluar dari ketentuan diatas tentang rekonpensi/kumulasi HB dg lainnya, penulis berpendapat bahwa sudah saatnya sengketa Harta Bersama dipisahkan (displit) dengan sengketa perceraian. Karena dengan penggabungan HB baik melalui rekonpensi maupun kumulasi, aparat pengadilan agama tanpa sadar sering melakukan penundaan keadilan yang seharusnya dapat dinikmati para pihak saat ini hanya karena hal yang bersifat prosedural, dan menunda keadilan sama dengan menolak keadilan. Beberapa alasannya adalah : 1. UU yang memungkinkan sengketa perceraian dan HB dapat diperiksa bersama-sama menggunakan kata ‘dapat’ yang secara bahasa berarti tidak harus,boleh, dan secara yuridis tidak bermakna inperatif (keharusan) 2. Hukum acara pemeriksaan perceraian dan HB mempunyai cara yang berbeda terutama dari segi terbuka dan tertutupnya persidangan, sengketa perceraian harus dinyatakan tertutup sedang perkara harta benda harus terbuka. Dalam praktik sering perceraian sudah clear tapi dalam HB masih ada replik duplik yang berdampak pada biaya perkara dan tentunya melanggar asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan. 3. Pengadilan sering dijadikan upaya terakhir bagi pihak u/ memperoleh statusnya yang baru karena tidak menemukan kebahagiaan sehingga perceraian di pengadilan sebenarnya hanya yang ingin memperoleh ‘legalisasi’ perpisahan karena kenyataanya hati kedua pihak telah pecah. Karena itu mereka seharusnya sudah menikmati keadilan dengan status barunya tetapi tertunda karena sengketa HB. 4. Pemisahan sengketa perceraian dengan HB akan memperbanyak perkara non cerai, sehingga kesan dan label pengadilan agama sebagai pengadilan ‘cinta’ dapat dieliminasi. Harapannya, sinisme terhadap kemampuan hakim peradilan agama yang hanya mampu mengurusi perceraian segera terhapus. - - - Demikian semoga bermanfaat - - -